- Sby tidak memiliki visi yg jelas tentang pembangunan ekonomi.
Ekonomi masih terkooptasi gaya Orba yang sudah terbukti gagal yaitu
dengan menerapkan rejim neoliberalisme.
- Sby tidak mampu
memenuhi janji nya untuk mensejahterakan masy (harga sembako mahal,
minyak tanah menghilang, antri dimana-mana)
- Sby tidak memenuhi janji tidak menaikan harga BBM (saat kampanye 2004)
-
Sby tidak memenuhi janjinya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi
18 juta (dari awalnya 36 juta), malah angka kemiskinan meningkat menjadi
41 juta jiwa* pasca kenaikan harga bbm 23 mei 2008 lalu
- Sby tidak mampu mewujudkan janjinya dalam kampanye 2004 untuk membangun 1 juta rumah untuk kalangan miskin
-
Sby telah menyerahkan kekayaan negara berupa kandungan Blok Cepu
sebanyak 10,9 milyar barel* kepada perusahaan asing (Exxon Mobile)
-
Pemberantasan korupsi dibawah pemerintah SBY sangat lamban. Tidak ada
satupun kasus besar (BLBI) yg dapat diselesaikan oleh Kejakgung dan
Polri era Sby. Pemberantasan korupsi sepenuhnya dilakukan oleh KPK yang
merupakan badan independen (bukan subordinat Sby)
-
Pemerintah Sby melakukan state capture corruption, yaitu membiarkan
legislasi pemerintahannya digerogoti oleh elit konglomerat yang
menguasai berbagai proyek-proyek nasional
- Pemerintah Sby
melakukan state capture corruption dengan menjadikan politik APBN untk
mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan program-program yang
berpotensi menyebabkan moral hazard di masyarakat sperti PNPM, P2KP,
dll. Program-program tsb sangat lemah dalam tahap pengawasan sehingga
rawan penyimpangan.
- Pemerintah Sby menyuburkan KKN
dengan menjadikan (beberapa) kerabat dan Tim Kampanye 2004 menjadi
pejabat penting di BUMN dan TNI
- Sebagai Presiden, Sby
tidak bisa menjadi panutan bagi rakyatnya dalam bertindak prudent atau
hati-hati dengan adanya kasus Sby ketipu sebanyak 3 kali yaitu Blue
energy, padi supertoy dan pupuk nutrisi.
- Sby telah
melepaskan para kriminal Gam yang telah membakari ribuan gedung sekolah
dan pemerintahan, melakukan pembunuhan dan terorisme thdp rakyat tak
berdosa, memungut pajak secara tidak sah dengan melakukan perjanjian
Helshinky tanpa ada jaminan bahwa Gam tidak akan memerdekakan diri.
- Sby tidak berani mereformasi binsis TNI
-
Angaran naik 2 kali lipat, tapi kemiskinan tidak berkurang, bahkan
cenderung bertambah. Artinya, kebijakan yang ditelurkan tidak tepat
sasaran dan tidak kredibel
- Sby tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi makro seperti inflasi yg sangat tinggi, ihsg dan kurs yng tidak stabil.
- Sby tidak mampu meningkatkan alutsista negara secara signifikan padahal APBN naik 2 kali lipat dibanding 2004.
-
Politik luar negeri sangat kental dengan kepentingan Pihak AS sebagai
contoh Sby tidak mampu bersikap tegas atas dikeluarkannya resolusi PBB
tentang Nuklir Iran. Sby tidak memperhitungkan sebagai negara Islam
terbesar di dunia lbh memilih untuk membela kepentingan sekutu AS
ketimbang Iran. Sby juga menyerahkan Blok cepu kepada AS 1 hari sebelum
kunjungan Menlu AS ke Indonesia.
- Sby mengembangkan
penegakan hukum secara adat, yaitu dengan membiarkan menteri2 nya yang
terlibat kasus korupsi tidak diproses secara hukum yaitu Sudi, Hamid,
Dino, Maftuh, Fahmi, Paskah, Kaban, Numbery, dll.
- Dalam
banyak kesempatan Sby melakukan pembohongan publik yaitu tentang angka
kemiskinan dalam pidato kenegaraan thn 2006 dan tahun 2008
-
Sby diduga melakukan pembohongan publik dgn merekayasa statistik
kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dimungkinkan karena sejak thn 2005
BPS dialihkan menjadi dibawah wewenang Bappenas, bukan lagi di bawah
Presiden
- Tidak bisa menuntaskan kasus pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh tata kerja Lapindo Brantas inc yang
merugikan negara dan rakyat serta lingkungan hidup.
Keberhasilan pemerintah saat ini tidak ada sama sekali, lebih banyak kegagalannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar