Hukuman
pancung sebenarnya adalah undang-undang yang berlaku di negeri Arab
yang berdasarkan Syariah Islam. Ianya berlaku untuk semua orang termasuk
warga negaranya sendiri. –lebih kurang sama seperti hukuman mati bagi
kasus Narkoba di banyak negara dunia- Akan tetapi suasananya lebih
kurang sama dengan di RI, orang yang licik, punya power dan berhasil
melakukan KKN akan terlepas dari hukuman, sementara orang biasa akan
dihukum dll.
Mengenai
hukuman mati bagi warganegara asing di Arab sebenarnya bisa dilakukan
melalui pendekatan diplomasi oleh orang-orang cerdas seperti yang
dilakukan oleh Prof. Din Syamsuddin; http://us.detiknews.com/read/2011/06/22/093655/1665720/10/kisah-din-syamsuddin-bebaskan-kartini-dengan-kitab-kuning-pisang-raja atau seperti yang dilakukan oleh Philipina; http://us.dunia.vivanews.com/news/read/227947-cara-filipina-bebaskan-warga-dari-saudi dll.
Diplomasi
secara cerdas disaat kritis juga bukanlah menjadi hal yang baru dalam
dunia diplomatik. Ianya pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh cerdas negara
ini seperti Muhammad Natsir, Adam Malik dll.
Hukuman
mati terhadap TKI yang menjadi penyumbang devisa negara, memiliki
banyak penafsiran bagi kita sebagai rakyat. Antaranya; 1. Tidak adanya
–baru akan, itupun hanya hangat2 taik ayam- tindakan maksimal yang
dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Padahal mereka
digaji dan menghabiskan uang rakyat setiap bulannya. 2. SBY dianggap
seperti mentimun bongkok oleh negara-negara asing. Hanya bisa masuk
karung, tapi tidak diperhitungkan. -Nampaknya Soekarno, Soeharto,
Habibi, Natsir, Adam Malik dll jauh lebih dihargai negara asing dari
sby-. 3. Apa gunanya menteri luar negeri, Duta Besar beserta instansi
terkait yang digaji dari uang rakyat selama ini dll
Saya
melihat (semoga salah) pendekatan politik Pembohongan, Pencitraan &
Pengalihan Isu rejim sby-demokrat tidak bermanfaat bagi rakyat.
Mayoritas tenaga dan sumber daya yang ada hanya digunakan untuk
kepentingan politik kekuasaan “siapa dapatkan apa dan bagaimana”
SBY
lebih sering terlihat sebagai wakil partai, keluarga dan kelompok
daripada sebagai seorang Presiden yang setiap bulannya digaji dari uang
rakyat untuk mengurus dan mengemban amanah yang diberikan rakyat. Sby
lebih sering terlihat menjaga kepentingan diri, keluarga dan partai
daripada menjaga hak-hak dan kepentingan serta amanah yang diberikan
rakyat yang membayar gajinya.
Politik
Pembohongan, Pencitraan dan Pengalihan Isu Sama Sekali Tidak
Menguntungkan Rakyat dan Masa Depan Kepemimpinan SBY Tentunya. Maka
berfikir dan bekerjalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk diri,
keluarga dan partai lagi.. Please..
So,
ibarat falsafah telunjuk; satu mengarah pada orang lain, 3 untuk diri
sendiri dan satu abstain. Artinya sebelum kita menyalahkan negara lain,
maka mari kita melihat, benahi, intropeksi siapa dan bagaimana
mentalitas, profesionalisme, budaya kerja pemerintah kita yang setiap
bulannya digaji dari uang rakyat untuk bekerja demi kepentingan rakyat.
Apakah keberadaan dengan ketiadaan pemerintah memberi pengaruh yang
berarti bagi kemaslahatan rakyat atau sebaliknya.
Who, what, when, where, why & How dalam dunia akademik yang membimbing kita..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar